Jakarta, – Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Conter Opini Polri (FRN), Agus Flores, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program Kapolri yang pro-rakyat, dibuktikan dengan ketegasannya jika Oknum Polisi Merusak Citra Polri.
“Ghosting, Blok Nomor, Aduan Masyarakat ditanggapi serius utamanya pencemaran lingkungan harus ditanggapi serius, kalau ngak serius, saya turun tangan,” tegasnya.
Agus pun Menyoroti, tidak semua pesan-pesan Kapolri tidak ditanggapi Para PJU, nanti ramai baru ditanggapi.
“Misalnya kehebohan Tambang Ilegal di Parigi Mautong Sulteng, akibat tercemarnya air Sawah jadi rusak, sungai jadi kotor dan penyakit kulit, ternyata tidak ditanggapi serius ketika dikonfirmasi, ” tegas agus.
“Kami mendukung penuh arahan Kapolri: dilarang ghosting, dilarang memperkaya diri, harus tegas terhadap narkoba dan kejahatan lingkungan. Namun, kenyataannya, ‘masuk kanan keluar kiri’ masih terjadi,” ungkap Agus Flores. Sabtu (3/5)
Lanjut Agus bahwa Kapolri telah berupaya keras membersihkan institusi, tetapi ada oknum yang terus mengotorinya, dan ini terjadi berulang kali.
“Ibarat Kita Menyapu Sudah Bersih, Dikotorin lagi, dibersihin dan dikotorin lagi, dan gitu-gitu Terus,” ujarnya
Agus Flores juga menyoroti adanya upaya menghambat komunikasi antara wartawan dan kepolisian.
“Ada Beberapa Kapolda, PJU Di Mabes Polri dan Kapolres, Dianggap Ghosting Memblokir nomor saya, sehingga Ada praktik blokir nomor wartawan, bahkan slow response terhadap keluhan masyarakat. Ini tidak dapat dibiarkan,” tegasnya.
Sehingga Agus mengatakan tidak akan setengah-setengah dalam membantu Kapolri.
“Jika saya ‘gass’, saya akan ‘gass’ sepenuhnya, demi mewujudkan Polri yang benar-benar dicintai rakyat. Hilangkan ego karena seragam cokelat,” lanjutnya.
Sehingga Menurut Agus “Ada upaya-upaya untuk menjatuhkan Kapolri, tetapi selama saya ada, itu tidak akan mudah. Saya berjuang agar Polri dicintai rakyat, dan itu berarti keluhan masyarakat harus ditanggapi dengan serius dan cepat.”
Agus Flores menekankan pentingnya responsibilitas dan transparansi dalam penanganan keluhan masyarakat, khususnya terkait isu-isu krusial seperti pencemaran lingkungan akibat pertambangan. Ia mendesak tindakan tegas dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
