Jakarta – Korlantas Polri dijadwalkan menggelar Operasi Keselamatan secara serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari, terhitung mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tenggara, Raden Mas MH Agus Rugiarto, S.H., memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan di lapangan, khususnya mengenai potensi penyalahgunaan wewenang melalui tilang manual.
Agus menilai program tersebut sangat positif untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas. Namun, ia mengkhawatirkan adanya oknum Polantas yang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan pribadi. Ia mengestimasi potensi penyimpangan tersebut berada di angka 10 hingga 20 persen.
“Penting untuk diingat bahwa proses tilang dan besaran denda sepenuhnya ditentukan oleh pengadilan, bukan diputuskan di tempat oleh petugas,” tegas Agus, Minggu (1/2/2026).
Lebih lanjut, Agus menyarankan agar Kakorlantas Polri memberikan pengarahan tegas kepada jajaran Dirlantas di daerah agar operasi ini lebih mengedepankan aspek pembinaan dan edukasi. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, ia berharap Polri lebih humanis dalam bertugas.
“Saya meminta kepada Kakorlantas Polri, Jenderal Naga, agar memastikan program ini benar-benar menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Jangan sampai operasi ini justru menambah beban ekonomi rakyat di tengah situasi yang tidak menentu. Program Keselamatan harus benar-benar bersifat pembinaan, baik bagi masyarakat maupun internal kepolisian,” pungkasnya.
(Tim FRN)
