Sorong, – Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo, S.I.K., M.A.P., menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Senin 28 Juli 2025, 12.00 WIT.
Rapat yang mengusung tema “Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah Papua Barat Daya” ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.
Dalam kegiatan ini dihadiri Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Wilayah V Dian Patria, Anggota DPR, MRP, Ir Koarmada III Laksma TNI Al Sunaryo, S.T., M.Tr.Opsla., CRMP., Kabinda Papua Barat Daya Brigjen TNI I Ketut Arthajaya, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono, Danlantamal XIV Laksma TNI Joni Sudianto, Danpasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M., para Bupati dan Wakil Bupati dari wilayah Papua Barat Daya, Serta Unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan informasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia juga menyampaikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pentingnya membangun komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Korsup Pencegahan KPK Wilayah V, Dian Patria, menyampaikan perlunya pendekatan khusus dalam tata kelola di Papua karena dinamika sosial dan administratif yang unik.
Ia menyoroti pentingnya data yang valid, keterpaduan sistem informasi (SIPD), dan peningkatan kualitas SDM ASN dalam mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus). Kegiatan Survey Penilaian Integritas juga dibahas sebagai upaya evaluasi internal atas praktik-praktik pelayanan publik dan potensi penyimpangan.
“Beberapa persoalan krusial yang masih dihadapi Papua, seperti rendahnya validitas data, minimnya SDM aparatur sipil negara dalam pengelolaan keuangan, serta belum optimalnya pengawasan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus),” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sebagai alat evaluasi terhadap pelayanan publik dan potensi praktik korupsi.
Kehadiran Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo, S.I.K., M.A.P., sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di wilayah timur Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung berjalan aman dan tertib. Semoga ini menjadi tonggak awal untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan sinergi lintas sektoral guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik di Papua Barat Daya.
(Red/Rezha LDD)
