Ini Berita, Gorontalo — Tuduhan dugaan korupsi yang diarahkan kepada proyek pembangunan Jembatan Dulimata di Desa Tapada’a, Kabupaten Boalemo, dinilai tidak berdasar dan menyesatkan publik. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Pengawas Proyek Jembatan Dulimata, Bejo, yang menyampaikan klarifikasi resmi atas pemberitaan salah satu media daring.
Bejo mengungkapkan bahwa terdapat kekeliruan mendasar dalam pemberitaan tersebut, terutama penggunaan foto yang sama sekali tidak berkaitan dengan proyek Jembatan Dulimata. Menurutnya, foto yang ditampilkan justru berasal dari proyek jembatan lain yang tidak diketahui lokasi maupun pihak pelaksananya.
“Antara foto, judul, dan isi berita tidak saling berkaitan. Ini jelas berpotensi membentuk persepsi publik yang keliru dan menciptakan opini yang menyesatkan,” ujar Bejo.
Ia menegaskan bahwa proyek Jembatan Dulimata telah diselesaikan sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan target waktu, yakni rampung 100 persen pada November 2025. Bahkan, proyek tersebut termasuk salah satu paket pekerjaan yang diselesaikan lebih awal dan telah melalui tahapan Provisional Hand Over (PHO) di bawah pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Menanggapi isu tunggakan upah pekerja, Bejo menyatakan bahwa seluruh hak tenaga kerja, baik harian maupun borongan, telah dibayarkan lunas sejak awal hingga akhir pelaksanaan proyek. Tidak ada satu pun kewajiban pembayaran yang tertinggal di lapangan.
Selain itu, tudingan terkait pengambilan material timbunan secara ilegal dari lahan warga juga dibantah keras. Ia menegaskan bahwa seluruh material proyek diperoleh dari sumber resmi yang memiliki izin Galian C yang sah dan sesuai ketentuan hukum.
Bejo juga meluruskan isu terganggunya akses jalan masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat keluhan dari warga sekitar, bahkan pihaknya telah melakukan klarifikasi langsung melalui komunikasi dengan masyarakat setempat.
Ia menyayangkan sikap media yang memuat pemberitaan tanpa melakukan konfirmasi kepada PPK maupun kontraktor pelaksana. Menurut Bejo, hal tersebut mencerminkan pengabaian prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik.
“Atas dasar itu, kami meminta agar dilakukan klarifikasi secara objektif dan berimbang di lapangan, demi menjaga kepercayaan publik dan mencegah kesimpangsiuran informasi,” pungkasnya.
