Ini Berita, JAKARTA – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Jepang, Rachmat Gobel, kembali menegaskan urgensi penguatan peran strategis Pemerintah Jepang dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan Indonesia timur, wilayah yang selama ini masih menghadapi kesenjangan signifikan dibandingkan Indonesia bagian barat.
Gobel menilai, kemitraan Indonesia–Jepang perlu memasuki fase yang lebih substansial dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia mendorong agar kerja sama bilateral difokuskan pada sektor-sektor mendasar yang menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti penyediaan air bersih, penguatan kapasitas petani muda, serta program pertukaran guru guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Indonesia timur membutuhkan dukungan nyata pada sektor-sektor fundamental. Air bersih, pelatihan petani muda, dan pertukaran guru merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan kawasan tersebut,” ujar Gobel, Selasa, 13 Januari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Gobel saat memimpin pertemuan resmi antara anggota parlemen Indonesia dan Jepang yang digelar di kompleks DPR RI. Dalam struktur kelembagaan, GKSB berada di bawah Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang memiliki mandat memperkuat diplomasi parlemen sebagai pilar penting hubungan bilateral antarnegara.
Delegasi Jepang yang hadir dalam pertemuan ini berasal dari House of Councillors of Japan Official Development Assistance (ODA), sebuah skema bantuan pembangunan Jepang yang telah menjangkau sekitar 190 negara berkembang di berbagai belahan dunia. Dalam konteks global tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu penerima utama bantuan ODA, dengan porsi mencapai sekitar 11,3 persen dari total bantuan yang disalurkan Jepang.
Sejak pertama kali menerima bantuan ODA pada 1968, Indonesia telah memperoleh dukungan pembangunan dengan nilai yang sangat signifikan. Hingga tahun 2016, total akumulasi bantuan ODA yang diterima Indonesia tercatat mencapai 49,5 miliar dolar Amerika Serikat. Delegasi parlemen Jepang dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Ishida Masahiro, bersama Adachi Masahi, Koga Chikage, dan Ueda Kiyoshi. Hadir pula perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, yakni Atase Politik Tanaka Motoyasu dan Kumakura Aya.
Dalam pemaparannya, Gobel menggarisbawahi masih lebarnya jurang ketimpangan pembangunan antara Indonesia timur dan barat. Ia mengungkapkan bahwa kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan Indonesia timur baru mencapai sekitar 21 persen, sementara wilayah barat Indonesia menyumbang sekitar 79 persen. Fakta tersebut semakin diperkuat dengan data kemiskinan, di mana sembilan dari sepuluh provinsi termiskin di Indonesia berada di kawasan timur.
Ketertinggalan itu juga tercermin pada kualitas sumber daya manusia. Seluruh sepuluh provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah berasal dari Indonesia timur. Kondisi serupa terlihat pada indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, di mana sepuluh provinsi dengan situasi terburuk juga seluruhnya berada di kawasan timur Indonesia.
Terkait penyediaan air bersih, Gobel menjelaskan bahwa persoalan tersebut menjadi tantangan besar karena membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Banyak wilayah di Indonesia timur, terutama daerah terpencil dan kepulauan, masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan.
“Masalah air bersih ini bukan persoalan sederhana. Dibutuhkan biaya besar dan perencanaan matang. Namun dampaknya sangat luas, mulai dari kesehatan masyarakat, kualitas hidup, hingga persoalan stunting,” ungkapnya.
Selain itu, Gobel menyoroti tantangan serius di sektor pangan Indonesia timur. Tingginya biaya logistik, keterbatasan infrastruktur, serta masih minimnya penerapan teknologi pertanian modern menjadi faktor penghambat peningkatan produksi pangan. Karena itu, pelatihan petani muda dinilai sebagai langkah strategis yang harus segera diperkuat.
“Petani muda perlu diberikan kesempatan belajar langsung di Jepang, negara yang telah terbukti unggul dalam inovasi teknologi dan teknik pertanian. Transfer pengetahuan ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Gobel juga membagikan pengalamannya dalam menjalin kerja sama dengan Jepang di Provinsi Gorontalo melalui program REDD+ (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Program tersebut meliputi penanaman kakao dan mangrove yang tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
“Hasilnya sangat menggembirakan. Kakao dari Gorontalo berhasil diekspor ke Jepang. Saat ini bahkan tengah berjalan program penanaman lima juta pohon kelapa,” katanya.
Menurut Gobel, program di sektor pertanian dan perkebunan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim dan pemanasan global, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjawab tantangan krisis pangan global yang kian nyata.
Berdasarkan data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, kondisi Indonesia timur masih berada dalam kategori yang mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, Gobel menegaskan bahwa sektor pangan harus menjadi prioritas utama dalam agenda kerja sama Indonesia–Jepang ke depan.
Selain pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, Gobel juga menekankan pentingnya pertukaran guru antara Indonesia timur dan Jepang sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Melalui pertukaran guru, akan terjadi alih pengetahuan, nilai, dan budaya kerja. Inilah fondasi penting untuk mempercepat kebangkitan Indonesia timur dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,” pungkas Gobel.
